Wali Kota Solo, Respati Ardi, menjelaskan bahwa dana tersebut berasal dari perubahan fungsi anggaran, yakni dari Dana Hibah Khusus Wali Kota yang dialihkan menjadi DPK. Sebagian besar dari dana ini diwajibkan khusus untuk pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing.
"Kami menggunakan formula baru. Sebagian dari dana tersebut wajib dimandatorikan untuk pengelolaan sampah di hulu," ujar Respati di Balai Kota, Senin (6/4/2026).
Kebijakan ini diambil menyusul adanya teguran dan potensi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait praktik open dumping atau penumpukan sampah terbuka yang masih terjadi di TPA Putri Cempo.
Libatkan Pokmas dan Warga
Dalam pelaksanaannya, Pemkot akan melibatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai ujung tombak. Pokmas ini akan ditetapkan oleh Camat berdasarkan usulan Lurah dan hasil musyawarah warga.
"Jadi nanti kita melibatkan Pokmas untuk menyelesaikan permasalahan di hulu. Kami sangat membutuhkan masukan dari seluruh masyarakat dan mengajak warga untuk aktif memberikan gagasan," tambahnya.
Kolaborasi dengan UNS dan Pembatasan ke TPA
Tidak hanya menangani dari hulu, Pemkot juga membenahi sistem di hilir. Respati mengaku telah berkoordinasi dengan seluruh jajaran kewilayahan serta menggandeng pakar dan akademisi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) untuk merumuskan solusi yang lebih efektif.
Kolaborasi ini ditargetkan bisa menghentikan praktik penimbunan sampah lama dengan sampah baru. Ke depannya, juga akan diterbitkan regulasi yang memperketat pembuangan limbah, termasuk rencana pembatasan volume sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo.
"Nanti juga akan ada pembatasan sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo. Kita ajak masyarakat bersama-sama cari solusi agar masalah sampah ini bisa tertangani secara berkelanjutan," pungkas Respati.
Red ( Rudi )
0 Komentar