(12/1/2025.).
"Terkait insiden tersebut ,sepertinya tidak ada keseriusan dari BK dalam mengidentifikasi dan terkesan menutup-nutupi kasus dugaan Pelanggaran Etik yang dilakukan oleh HN salah satu oknum pimpinan DPRD itu," ucap kelik kepada awak media.
BK beralasan bahwa yang bisa memutuskan semua adalah pihak partai Golkar yang saat ini menaungi HN. Jika dilihat dari peraturan, Kode Etik seharusnya BK lah yang menjadi ujung tombak dalam penyelesaian pelanggaran etik yang dilakukan oleh Oknum Anggota Dewan tersebut", terangnya .
"Seharusnya setelah melakukan klarifikasi, konfirmasi, dan identifikasi, BK langsung memberikan keputusan HN itu melanggar atau tidak," tuturnya.
Ditambahkan Kelik ,bahwasanya saat ini dari FJI juga belum mendapat undangan dari BK guna klarifikasi Pelanggaran Etik HN. Sampai saat ini BK baru mengundang tokoh dari Gabungan Rakyat Gunungkidul untuk memberikan klarifikasi.
Terpisah, Politisi senior sekaligus mantan Ketua DPRD Ratno Pintoyo menegaskan agar BK bekerja secara profesional. Hal itui dicontohkan sewaktu ia dulu saat menjabat sebagai ketua DPRD yang juga anggota Badan Kehormatan ( BK ).
"Waktu itu saya pernah menangani persoalan yang sama tentang pelanggaran etik yang dilakukan salah satu oknum anggota DPRD .
Harapanya persoalan ini agar segera diselesaikan oleh BK ,pasalnya kalau tidak hal ini akan menceridai publik warga Gunungkidul .
"Timbul pertanyaan ada apakah BK DPRD Gunungkidul menjadi tumpul," tegas Ratno Pintoyo.
Wahyu Suharjo Ketua Badan Kehormatan ( BK ) DPRD Gunungkidul bersama jajarannya mulai mengumpulkan sejumlah fakta dan data guna mengusut tuntas Video Syur yang dilakukan oleh salah satu oknum dari unsur pimpinan DPRD ( HN).
Ia menuturkan, BK telah melakukan klarifikasi, dan penggalian informasi guna memproses Vcs yang melibatkan HN yang videonya tersebar di masyarakat. Pihaknya juga telah melakukan rapat maraton untuk segera menerbitkan rekomendasi terkait kasus Video Syur yang melibatkan HN.
Red (Edi MSW)
0 Komentar